Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, M.S. Sudarmadi, S.Pd., M.M. menghadiri Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 di Pusdiklat Kemdikbud RI, Sawangan, Depok, Jawa Barat. RNPK Tahun 2016 dilaksanakan dari tanggal 21 sd 23 Februari 2016 dan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan. Tema RNPK Tahun 2016 mengangkat tema “Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah“.
Mendikbud mengatakan, kegiatan rutin tahunan kali ini memiliki dua perbedaan, Pertama pelibatan publik, dimana tidak hanya dihadari oleh kalangan pemerintah tetapi juga melibatkan pihak luar yang juga turut aktif dalam upaya peningkatan pendidikan dan kebudayaan di Indoensia. Kedua, acara ini juga sekaligus sebagai penggabungan tiga arus utama dalam pendidikan yaitu anak abad 21, guru abad 20, dan sekolah abad 19. Semua upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan dan kebudayaan.
Jadi Urusan Publik.
Dalam pembukaan RNPK 2016, Mendikbud menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan menjadi kesempatan untuk membangun pendidikan dan kebudayaan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pembaruan-pembaruan yang dilakukan, kata Mendikbud, membutuhkan keterbukaan pikiran dan hati untuk melakukan sesuatu yang berbeda.
“Kami ingin pendidikan menjadi urusan publik. Semua datap terlibat untuk membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Saat ini manusia bukan menjadi fokus kita, tapi fokus kita adalah bagaimana membangun ekosistem. Dengan membangun ekosistem, mutu akan lebih mudah untuk dicapai. Pelaku Pendidikan harus meningkatkan kualitas, semua harus berinteraksi untuk menciptakan sinergitas,”paparnya.
Lebih lanjut Mendikbud menyampaikan, pihaknya mewajibkan agar seluruh pemerintah daerah untuk membuat neraca pendidikan. Menurutnya, melalui neraca pendidikan ini akan diketahui data per masing-masing daerah. Data tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya membuat regulasi, pengawasan, dan peningkatan sumber daya.
Tema Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudyaan (RNPK) 2016 yang mengangkat pelibatan publik, sesungguhnya mengajak pemerintah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam membangun semua elemen pendidikan. Dunia usaha atau industri dan organisasi profesi, misalnya dapat berbagi tanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan, baik dipusat atau di daerah.
Demikian disampaikan Deputi VI Bidang Pendidikan dan Agama, Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono saat membacakan arahan Menko PMK, Puan Maharani dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 di Bojongsari, Depok, Minggu (21/2) malam.
“Pelibatan Masyarakat untuk mewujudkan Nawa Cita yang didukung ekosistem pendidikan dan kebudyaan merupakan keharusan yang harus ditingkatkan. Masyarakat dijamin oleh Undang-undang,mempunyai hak untuk ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang pendidikan dan kebudayaan ujarnya.”
Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan juga mendapat sorotan dalam arahan yang dibacakan Agus Sartono. Ia mengatakan, pendidkan sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangusn karakter bangsa, harus didukung oleh sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Sinergi harus terjadi tidak hanya antara Kemdikbud dengan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, tapi juga secara langsung atau menangani pendidikan, sehingga pendidikan dapat terselenggara semakin baik dan mampu menjawab tantangan yang lebih besar,” ujar Agus.
Ia memberikan aprsiasi terhadap konsep neraca pendidikan daerah yang sudah dperkenalkan Kemdikbud. Dalam melihat neraca pendidikan daerah agar tidak hanya mencermati daerah sendiri tetapi juga daerah lain. Dengan neraca pendidikan daerah, masyarakat juga dapat melihat bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap publik.